Jakarta PDIP melihat langkah Partai Nasdem memberikan moda caleg Rp 10 miliar adalah bentuk money politics. Lebih parah lagi, money politics di Nasdem dilakukan secara terlembaga.
"Hingar bingar pembahasan soal rencana Nasdem membiayai caleg-calegnya 5 sampai 10 miliar per orang merupakan kondisi yang tercipta akibat UU Pemilu yang memang memberi celah berbagai model pembiayaan parpol menjadi marak dan tidak terkendali. Model yang akan dilakukan Nasdem bisa saja menjadi model money politics baru yang terlembaga," kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan DPR, Dewi Aryani, Jumat (15/6/2012).
Menurut Dewi, sistem pendanaan pemilu yang dilakukan Nasdem tersebut menimbulkan biaya politik mahal. Biaya politik yang mahal justru bisa menyuburkan politik transaksional.
"Sistem pendanaan pemilu yang tidak transparan, biaya politik yang sangat mahal dan tidak dibatasi, dan kaderisasi parpol yang tidak berjalan. Pembiayaan anggota legislatif idealnya berasal dari sumbangan masyarakat yang transparan dan dibatasi. Sedangkan pembiayaan parpol berasal dari utamanya keuangan negara melalu APBN, karena parpol mengemban tugas negara,"paparnya.
Menurut Dewi, kebijakan politik Nasdem justru menunjukkan lemahnya partai baru ini. "Kalau ditinjau secara akademis, manuver Nasdem bisa menggambarkan partai ini kurang dapat mengatasi driving forces yang akan menyerangnya dan tidak mampu memakai/mengelola restraining force yang dimiliki atau berdasarkan fishbone analysis maka nasdem dapat dinilai parpol kurang kuat,"nilai Dewi.
"Pertanyaan penting lainnya adalah berasal dari mana dananya, kalau berasal dari asing, apa deal politiknya?," tandasnya Dewi yang juga Ketua PP Ikatan Sarjana NU ini.
Sumber : detikcom
0 comments:
Post a Comment