Pancasila Cenderung Diabaikan

Wakil Presiden RI, Boediono, saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (1/6/2012). Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara RI sampai saat ini.

JAKARTA - Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan bernegara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.Selain itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketertiban dunia. Pancasila juga merupakan ideologi perjuangan bangsa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan, utamanya melawan kapitalisme - neo imperialisme.

"Namun, saat ini kita prihatin dengan berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila. Maraknya korupsi pejabat pemerintah, pengelolaan sumber daya alam oleh modal asing, buruh murah, anarkisme, dan kriminalitas akibat tingginya angka pengangguran dan kemiskinan," ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto, Sabtu (2/6/2012).

Keadaan ini, katanya, tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang tidak konsisten melaksanakan Pancasila. Salah satu diantaranya, katanya, selama masa kepemimpinan SBY, pendidikan Pancasila cenderung diabaikan oleh pemerintah, baik formal maupun informal.

Pendidikan lebih diarahkan untuk menciptakan tenaga siap pakai, yang bekerja bagi unit produksi kapitalisme. Kondisi ini, imbuhnya, tidak bisa dibiarkan, karena akan berbahaya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia dimasa datang.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai bagi semua mata pelajaran disekolah dan Pancasila menjadi pelajaran wajib, disetiap tingkatan dari PAUD hingga PT.

Selain itu, katanya lagi, aspek kesejarahan Pancasila, Bung Karno sebagai penggali, juga harus diajarkan agar anak didik mengerti sejarah.

"Presiden dan aparatur harus memberikan keteladanan dalam melaksanakan Pancasila, misalnya tidak korupsi, melindungi rakyat dari kekerasan dan melaksanakan Konstitusi. Pancasila harus menjadi jiwanya pemerintah," Eko mengingatkan.

Sumber : TRIBUNNEWS.COM