Cok Nindia Gandeng Adik Cabup dari PDI Perjuangan

Gianyar: Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Cokorda Putra Nindia yang akan maju sebagai calon bupati dari Partai Golkar resmi menggandeng Anak Agung Ngurah. Anak Agung tak lain adalah adik kandung calon bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

"Saya tetap konsisten dengan paket NING (Nindia-Ngurah). Bahkan, saya siap tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar jika tak berpasangan dengan Gung Ngurah," katanya di Gianyar, Ahad (3/6).

Putra Mahkota Puri Agung Peliatan itu saat ini punya saingan berat: paket Cokorda Raka Kertiyasa dan Anak Agung Kakarsana (Cakra) yang juga melamar melalui Partai Golkar. Kedua pasangan kini tengah menunggu SK Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie tentang penetapan pasangan Cabup dan Wakil Bupati Gianyar menghadapi pilkada pada 4 November 2012.

"Kemungkinan besar, SK DPP akan turun pekan depan," kata Dewa Rai Budiasa selaku koordinator pemenangan Partai Golkar Wilayah I Bali itu.

Hasil sementara survei Partai Golkar menunjukkan Cok Nindia masih menduduki peringkat pertama. Namun Budiasa tak bersedia menjelaskan lebih lanjut karena hasil survei belum final.

Sementara partai politik pengusung paket Cakra, yakni Hanura, PDP, dan PNBKI terus melakukan pendekatan pada Partai Demokrat, sebagaimana diakui Ketua DPC Partai Hanura Gianyar Dewa Gde Oka.

Ia berharap Partai Demokrat bersedia menerima ajakan koalisi untuk mengusung paket Cakra. Namun, Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar Ketut Jata belum merespons upaya yang dilakukan oleh Hanura dan koalisinya itu.

"Saya hanya mengapresiasi sikap mereka, namun belum menentukan sikap dalam menghadapi Pilkada Gianyar ini," katanya.

Dalam Pilkada Gianyar, PDIP telah mengeluarkan surat rekomendasi atas pencalonan pasangan Anak Agung Bharat-Made Agus Mahayastra.

Bharata adalah Bupati Gianyar periode 2002-2007, sedangkan Mahayastra menjabat Ketua DPC PDIP Gianyar.

Bupati petahana Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan tidak mencalonkan diri lagi dalam pilkada, meskipun diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan karena baru satu kali menjabat.

Sumber : Metrotvnews.com