PEMATANGSIANTAR - Permasalahan yang semakin sistematis di Kota Pematangsiantar, membuat kondisi dan nuansa politik di kota ini semakin tidak jelas arahnya. Termasuk mengenai program pemerintah yang tidak lagi pro rakyat.
Pemerintah kota dinilai sedang mencoba melarikan isu dari peroalan lama dengan persoalan baru dengan memberikan usulan sembilan buah ranperda sekaligus untuk dibahas tanpa disertai data pendukung yang otentik dan valid.
"Dengan adanya persolaan kesembrautan di LKPJ APND tahun 2011. Kita juga harus focus pada persoalan yang actual, persoalan pendidikan yang menjadi persoalan actual. Dimana, ada guru yang kini haknya dikebiri," ujar Dr Hilman Pardede seorang pengamat dan pemerhati pendidikan di Pematangsiantar.
Sehingga diharapkan, masyarakat Kota Pematangsiantar bisa menjadikan beberapa hal terkini sebagai refleksi diri. Bagaimana untuk memberikan sebuah tekanan moral bagi pemko. Agar permasalahan di kota ini bisa diatasi secara perlahan, diantaranya masalah guru.
Selama ini, fungsi pengawasan dan budgeting dari DPRD juga dinilai mandul. "Bahkan ada keberpihakan ke eksekutif selama ini," ujarnya. Ia sangat kecewa jika pengusulan sembilan buah ranperda akan lolos begitu saja di tingkat DPRD. Sebab, sebuah perda tidak bisa diselesaikan dalam sekejab.
"Sebab, kajian akademis, nampaknya belum ada yang sesuai ketentuan. Maunya ada penelitian dalam kajian akademis, ini tidak ada. Bukan diskusi akademik yang dilaksanakan di warung," ujarnya. Ia juga mencontohkan, naskah akademik ranperda PDAM Tirtauli yang tidak melalui penelitian.
"Sebaiknya ditolak saja itu," ujarnya sedikit kesal.
Bagaimana aktivitas hulu dan hlir dalam tubuh perusahaan juga tidak disajikan secara gamblang. "Bukan saja audit keuangan, namun juga audit kinerja. Bagaimana fraksi PDI perjuangan juga memberikan masukan kepada pemerintah.
Ada proses kinerja yang salah sejak dari hulu hingga hilir," katanya.
Sumber : TRIBUNNEWS.COM
0 comments:
Post a Comment