Penembakan warga sipil yang hampir tiap hari terjadi di Papua memungkinkan kembali terbukanya tuntutan referendum. Apalagi penembakan ini menimbulkan rasa saling tidak percaya baik antarkelompok atau pun masyarakat.
“Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat ke pemerintah pusat kalau terus menggelinding tidak mustahil masyarakat minta referendum,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (8/6).
Politikus PDI Perjuangan ini pun memberikan saran dan jalan keluar kepada pemerintah agar sebaiknya semua kasus penembakan yang tak jelas ini dikoordinir dan ditangani oleh lembaga atau pihak yang ditunjuk presiden langsung.
“Perlu koordinator pada tataran tingkat atas yang mengkoordinasi. Pilihannya terserah presiden karena selama ini polisi jalan sendiri, bisa jalan sendiri. Ada sebuah koordinasi yang jelas antara semua satuan yang ada lembaga yang ada sudah tidak melaksanakan koordinasi dengan baik mereka sudah curiga,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam seminggu terakhir terjadi penembakan berturut-turut warga sipil oleh orang tak dikenal terus terjadi. Terakhir, enam orang yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) menembaki polsek Angkaisera, kabupaten Yapen, Papua. Penembakan ini menyebabkan Brigadir Pol La Edi terluka di pinggang dan perut.
Sumber : merdeka.com
0 comments:
Post a Comment