Your Ad Here

Friday, June 8, 2012

Biem: Tata ruang Jakarta harus diperbaiki

Biem: Tata ruang Jakarta harus diperbaiki
Menyikapi protes yang dilakukan warga Menteng, atas penolakan perubahan peruntukan kawasan Menteng menjadi kawasan industri, disambut baik oleh calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta jalur independen, Biem Benjamin. Seharusnya, pembangunan di kota mana pun, harus melihat kepentingan masyarakat.

"Jadi kepentingan masyarakat memang harus dikedepandakan, lalu bagaimana soal amdal, soal kesehatan, lalu lingkungan dan lainnya. Jadi pemerintah bukan terus memaksakan pembangunan, yang ternyata warganya tidak membutuhkan, dan bukan itu yang diinginkan warganya," ujar Biem, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (8/5).

Biem sepakat dan setuju atas apa yang dilakukan warga Menteng dari penolakan tersebut. Dirinya menganggap, perubahan peruntukan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di Menteng, yang bernilai historis.

"Ini memang masalah Kota Jakarta, yang merubah tata ruang, dan kalau ini terjadi lama-lama habislah Kota Jakarta ini," kata dia.

Oleh sebab itu, Biem mengatakan, untuk memperbaiki tata kota Jakarta, Biem mengatakan, pembangunan tersebut akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Iya kita sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan masukan masyarakat seperti apa. Kita akan kembalikan lagi Kota Jakarta yang asri dan nyaman, tidak cuma gedung-gedung tinggi, tidak cuma jalan layang," jelasnya.

Menurutnya, kenapa bisa terjadi perbedaan antara undang-undang yang ada dengan pembangunan yang terjadi, memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) DKI sebagai pengatur tata kota.

"Yang punya wewenangkan Pemda DKI Jakarta sendiri. Artinya Pemda DKI Jakarta tidak menjalankan tata ruang kota itu secara baik dan dengan benar. Ada penyimpangan-penyimpangan dari waktu ke waktu," terangnya.

Biem menambahkan, harusnya rencana tata ruang wilayah itu dibuka dengan menjelaskan nantinya DKI Jakarta seperti apa. Sehingga warga juga tahu, daerah di Jakarta mau dijadikan apa, dan komitmennya seperti apa.

"Jadi pemerintah pun tidak semena-mena mengubah peruntukan daerah itu sendiri," pungkasnya.

Sumber : merdeka.com

0 comments:

Post a Comment