Relawan Hidayat-Didik Mengaku Diintimidasi

Jakarta: Koordinator relawan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini mengaku mulai mendapatkan intimidasi dan kekerasan menjelang pelaksanaan pemilukada DKI, 11 Juli 2012. Salah satu insiden terjadi pada Sabtu (2/6) malam di Rawa Badak Selatan, tepatnya di RW 03.

"Kekerasan itu dilakukan oleh oknum aparat dan pengusaha lokal yang merasa 'sok' jago. Korbannya adalah Relawan Hidayat & Didik di Jakarta Utara," kata Koordinator relawan Matnur, Senin (5/6).

Mengutip saksi mata Nurdi, ia menjelaskan bahwa pada malam kejadian itu, sekitar pukul 21.00 WIB, relawan hendak memasang spanduk di sekitar Gang Masjid sampai Jalan Pattimura. "Tiba-tiba ada lima orang berkendaraan motor, sebagian berambut cepak, yang menegur dan menyuruh copot 'banner' yang sudah terpasang. Kami tanya, apa alasannya? Mereka bilang tak ada izin RT/RW," katanya.

"Kami jawab, atribut pasangan lain 'kok' boleh dipasang, sambil kami menunjuk spanduk yang bertebaran," ujar Nurdi.

Matnur menjelaskan, pengusaha besi bekas yang memimpin gerombolan itu menghardik dan mengancam akan mematahkan kaki empat orang relawan apabila terus memasang spanduk. Padahal, katanya, pengusaha yang sok jago itu bukan pengurus RW dan bukan warga setempat.

Ia menambahkan bahwa relawan memasang spanduk karena wilayah tersebut tidak jauh dari rumah anggota DPRD Tubagus Arif, yang dikenal dekat oleh warga setempat sebagai anggota tim sukses pasangan Hidayat-Didik.

Atas insiden intimidasi dan kekerasan itu, Matnur menyatakan protes keras atas ancaman tersebut. "Oknum pengusaha yang arogan itu tak cuma mengancam, tapi bawa aparat bersenjata api. Apa bisa demokrasi diperjuangkan dengan cara kekerasan seperti itu?" ujar Matnur, mantan Ketua BEM UI era reformasi.

Ironisnya, kata dia, pengurus RW setempat ada di lokasi, tapi diam saja, karena takut. "Padahal, mereka mengetahui tidak ada aturan yang mengharuskan minta izin RT/RW bila ingin memasang 'banner'," katanya.

Sementara itu, koordinator advokasi relawan Zainuddin Paru, SH menilai panwaslu harus mulai kerja. "Semua pihak yang melanggar silakan ditertibkan, jangan main hakim sendiri," katanya.

Ditegaskannya bahwa relawan berhak menyosialisasilkan kandidatnya sesuai UU dan regulasi KPUD.

Menurutnya, tindakan oknum yang menyerang relawan Damiri hingga baju batik "Beresin Jakarta" warna oranye yang dipakainya robek dan lepas kancingnya. Ada juga motor relawan yang rusak karena ditendang oknum aparat, bahkan sempat diancam senjata api.

Menurutnya tindakan seperti itu bukanlah praktik demokrasi yang sehat. "Relawan bisa saja memobilisasi massa lebih besar untuk menuntut keadilan, tapi kami ingin mekanisme pilkada ditegakkan," kata Zainuddin Paru.

Sumber : Metrotvnews.com