Ketua DPP PAN Bima Arya mencermati bahwa apa yang disampaikan wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas terkait permainan parpol di BUMN punya dampak politik dan hukum.
Menurut Bima, Busyro atau KPK harus melakukan tindakan tegas jika memang menemukan indikasi oknum parpol yang campur tangan pada proyek-proyek BUMN.
"Kalau bisa itu dijadikan suatu langkah untuk membuka atau membongkar. Kalau memang ada partai yang dituduh melakukan praktek-praktek korupsi di BUMN, silahkan saja KPK membongkar itu," ujar Bima, Senin 4 Juni 2012.
Bima tidak mengharapkan bahwa Busyro hanya sekedar melemparkan wacana atau polemik semata. "Kita senang dan mendukung kalau KPK memiliki political will yang kuat untuk membongkar praktek KKN antara partai dengan BUMN. Jangan sampai hanya jadi polemik saja," kata Bima.
Partai politik, lanjut Bima, tentu akan mendukung apabila KPK melakukan tindakan 'pembersihan' BUMN dari segala bentuk intervensi. Sebab BUMN memang harus bebas dari praktek korupsi.
"Di masa depan pun tidak bisa partai politik mengandalkan para kadernya di BUMN. Harus ada langkah hukum," kata Bima.
"Makanya kita dorong KPK untuk melakukan (langkah hukum) itu, kalau memang KPK punya data. Kalau buktinya itu ada, langsung sikat saja, tidak usah banyak bicara," tambah Bima.
Sumber : VIVAnews
0 comments:
Post a Comment