Meski anggaran penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 belum resmi ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan Rp 8,097 triliun sebagai dana operasional.
"Penetapan anggaran masih dalam proses, namun rata-rata Rp 8,097 triliun, itu sudah pagu indikatif," kata Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (8/6).
Husni menilai angka tersebut ideal untuk menggelar pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. "Kami akan memanfaatkan sebaik-baiknya," lanjutnya.
Dalam waktu dekat, beberapa tahapan Pemilu sudah masuk pembahasan terakhir. Seperti publikasi penetapan jadwal Pemilu pada 9 Juni mendatang.
Namun, ketika ditanya soal Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Husni mengaku masih berharap banyak kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan program e-KTP, sebagai sumber data kependudukan.
Permasalahan saat ini, program e-KTP belum tuntas sepenuhnya. Sehingga belum bisa menjawab kepastian jumlah penduduk Indonesia.
"Penetapan DP4, apakah dari e-KTP itu wewenang pemerintah, namun kita berharap bisa digunakan dan sosialisasi e-KTP lancar," terang Husni.
Sumber : merdeka.com
0 comments:
Post a Comment